'Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013'

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 | BSNP

Posted by Berita Terpopuler on Sun, 19 Oct 2014 13:45:00 GMT

berikut disampaikan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Read More »

Kumpulan Peraturan Pemerintah | BANG GIRSANG

Posted by Berita Terpopuler on Tue, 21 Oct 2014 06:41:00 GMT

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 Perubahan ke 14 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai ...

Read More »

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN ...

Posted by Berita Terpopuler on Tue, 21 Oct 2014 12:53:00 GMT

tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 ...

Read More »

Peraturan Pemerintah - Kementerian Pendayagunaan Aparatur ...

Posted by Berita Terpopuler on Tue, 21 Oct 2014 06:26:00 GMT

peraturan pemerintah republik indonesia. nomor 26 tahun 2014. tentang. penetapan pt indonesia asahan aluminium sebagai perusahaan perseroan (persero) pt indonesia ...

Read More »

Peraturan Perundangan - Dikti - Direktorat Jenderal ...

Posted by Berita Terpopuler on Sun, 12 Oct 2014 03:38:00 GMT

Peraturan di Indonesia mengenai plagiarisma. UU 19 Tahun 2002: hak cipta ; Permendiknas 17 tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi ...

Read More »


Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

Peraturan pemerintah no 32 tahun 2013 | bsnp, Berikut disampaikan peraturan pemerintah no 32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.. Kumpulan peraturan pemerintah | bang girsang, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 2012 perubahan ke 14 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai. Tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan, Tata cara pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46.

Peraturan pemerintah - kementerian pendayagunaan aparatur, Peraturan pemerintah republik indonesia. nomor 26 tahun 2014. tentang. penetapan pt indonesia asahan aluminium sebagai perusahaan perseroan (persero) pt indonesia. Peraturan perundangan - dikti - direktorat jenderal, Peraturan di indonesia mengenai plagiarisma. uu 19 tahun 2002: hak cipta ; permendiknas 17 tahun 2010: pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Pp 46 tahun 2013 pph final 1% untuk ukm « triyani's weblog, Pp 46 tahun 2013 pph final 1% untuk ukm. #updatepajak. setelah banyak berita yang terbit di berbagai media selama ini, akhirnya pp yang ditunggu-tunggu.

Pp 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak. Presiden republik indonesia - dr. h. susilo bambang yudhoyono, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 57 tahun 2014 . pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa indonesia. Pajak 1% ? pp 46 tahun 2013 - info update dan cara lapor, Selamat sore pak . untuk masa pajak januari-maret 2014 ini pph pasal 4 ayat 2 itu nominal masih menggunakan perhitungan pph pasal 25 tahun 2013 lalu dan sudah dibayarkan..

Referensi:
  • bsnp-indonesia.org
  • syahsmkn2tb.wordpress.com
  • www.ikpi.or.id

Seperti Apa Hantu yang Dampingi Jokowi-JK Saat Pawai?

Posted by on October 21, 2014

Mahluk `tak kasat mata` ikut mendampingi Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) saat melakukan pawai rakyat disepanjang jalan Jenderal Sudirman menuju MH Thamrin hingga berakhir di Monumen Nasional, Senin (20/10/2014). Hal tersebut dipastikan oleh Sara Wijayanto, artis dan presenter yang diketehui memiliki indra keenam dan bisa berkomunikasi dengan mahluk halus. [...]

Continue Reading

Pilih Menteri, Gerindra Kritik Jokowi Libatkan KPK

Posted by on October 21, 2014

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon mengkritik presiden Joko Widodo yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi menteri. “Nama yang ada tak perlu dikirim-kirim ke KPK karena akan mempengaruhi urusan ketatanegaraan,” ujar Fadli di kompleks parlemen Senayan, Senin, 20 Oktober 2014. (Baca: Prabowo Minta Jokowi-JK Tunaikan [...]

Continue Reading

You might also likeclose