'Peraturan Perundangan Tentang Pendidikan '

Peraturan Perundangan - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Posted by Berita Terpopuler on Wed, 23 Jul 2014 23:08:00 GMT

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Gedung D, Jln. Raya Jend Sudirman Pintu I, Senayan Jakarta 10270. Telp: (021) 57946105

Read More »

la Family - Kumpulan Peraturan Untuk Dosen/PNS

Posted by Berita Terpopuler on Tue, 22 Jul 2014 19:49:00 GMT

Kumpulan Peraturan Terkait Pendidikan di Internet dikumpulkan dari berbagai sumber di internet untuk mempercepat penyebaran informasi secara efisien

Read More »

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG - SlideShare

Posted by Berita Terpopuler on Wed, 23 Jul 2014 11:41:00 GMT

peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung

Read More »

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun ...

Posted by Berita Terpopuler on Wed, 23 Jul 2014 05:43:00 GMT

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Read More »

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA KUALIFIKASI ...

Posted by Berita Terpopuler on Wed, 23 Jul 2014 13:28:00 GMT

presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa

Read More »


Peraturan Perundangan Tentang Pendidikan

Peraturan perundangan - direktorat jenderal pendidikan tinggi, Kementerian pendidikan dan kebudayaan. direktorat jenderal pendidikan tinggi. gedung d, jln. raya jend sudirman pintu i, senayan jakarta 10270. telp: (021) 57946105. La family - kumpulan peraturan untuk dosen/pns, Kumpulan peraturan terkait pendidikan di internet dikumpulkan dari berbagai sumber di internet untuk mempercepat penyebaran informasi secara efisien. Peraturan daerah tentang bangunan gedung - slideshare, Peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun, Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan presiden republik indonesia kerangka kualifikasi, Presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa. Draf :peraturan bupati kabupaten dompu nomor: tahun 2012, Peraturan bupati kabupaten dompu. nomor: tahun 2012. tentang. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah. di kabupaten dompu.

:: jaringan dokumentasi dan informasi hukum - kementerian, Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup - kementerian lingkungan hidup ri. K3.02 peraturan k3 - slideshare, Peraturan dan perundangan k3 sumber : direktorat pengawasan norma k3. Pelacuran di indonesia | tentang pendidikan, Sayangnya peraturan perundangan yang dikeluarkan tersebut membingungkan banyak kalangan pelaku di industri seks, termasuk juga membingungkan pemerintah..

Referensi:
  • www.dikti.go.id
  • luk.staff.ugm.ac.id
  • www.slideshare.net

Kubu Prabowo-Hatta klaim kantongi nama pelaku kejahatan Pilpres

Posted by on July 25, 2014

MERDEKA.COM. Kubu pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengklaim sudah mengantongi beberapa nama terkait dugaan kejahatan Pemilu. Hal itu disampaikan anggota Tim Hukum Pembela Merah Putih, Firman Wijaya di DPP PKS. “Pemalsuan data itu delik pidana. Dan kita juga dapat informasi yang akurat menyangkut orang-orang yang punya kapasitas melakukan kejahatan Pemilu,” kata Firman di [...]

Continue Reading

Hatta Rajasa Tidak Ingin Keputusan KPU Diributkan

Posted by on July 25, 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon wakil presiden Hatta Rajasa memiliki pendapat berbeda dari calon presiden Prabowo Subianto. Jika Prabowo menolak hasil Pilpres, maka Hatta berpandangan akan menghormati keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak terjadi keributan. “Pak Hatta pada prinsipnya, apapun yang diputuskan KPU jangan sekali-sekali kita buat keributan,” kata Didik Supriyanto, Ketua DPP PAN [...]

Continue Reading

You might also likeclose